oleh

Bawaslu RI : Perang Bintang di Pilkada Muna Sebabkan Tensi Politik Tinggi

Reporter : Jul Awal Sanatu

LAWORO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengakui tingginya tensi politik di Kabupaten Muna berkaitan dengan pelaksanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Pimpinan Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menjelaskan, salah satu catatan sejarah demokrasi di Indonesia terkait tingginya tensi politik di Muna, yakni digelar nya pemungutan suara ulang (PSU) sebanyak dua kali di Pilkada 2015 lalu.

Olehnya itu, kata Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum ini, pada Pilkada serentak yang akan digelar Desember 2020 mendatang, Muna menjadi perhatian Bawaslu RI.

Fritz juga mengungkapkan, dalam kontestasi Pilkada Muna kali ini, tensi politik dipengaruhi bertarung nya dia bintang yakni Rusman Emba dan LM Rajiun Tumada.

“Boleh dikata pilkada Muna kali ini adalah perang bintang karena yang akan bertarung adalah antara bupati dan bupati. Jadi ini menambah bobot dari sebuah proses dari pilkada Muna itu sendiri,” ungkap Fritz Edward Siregar dalam kunjungan nya ke Muna Barat, Sabtu, 19 September 2020.

Untuk itu, Fritz berharap kepada seluruh ASN untuk selalu menjaga netralitas ASN-nya. “Mengingat sumpah netralitas ASN saat dilantik menjadi abdi negara, jadi harus dijunjung tinggi,” jelasnya.

Selain itu, dirinya berharap agar para pihak yang bertarung tidak melakukan money politik atau politik uang untuk mempengaruhi hak politik masyarakat. “Bawaslu akan tegas menindak pihak yang terlibat politik uang jika terbukti,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan dalam pelaksanaan Pilkada kali ini, akibat masih masa darurat pandemi maka harus dilakukan sesuai protokol kesehatan pencegahan covid-19.

“Pelaksanaan pilkada 2020 berdasarkan protokol kesehatan. Olehnya itu siapapun yang terlibat baik itu parpol, paslon, tim, dan masyarakat diminta untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan,” pesannya.

Menurutnya, jika ada yang ditemukan tidak patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan covid -19, pihaknya akan meneruskan kepada pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti.

“Sudah diatur dalam UU, Bawaslu akan melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti, ” tutupnya.

Terkini